Jakarta - Nilai pembangunan ruang kerja anggota DPR yang nyaris menembus angka Rp 800 juta terus dihujani kritik. Sebab, harga senilai satu unit apartemen mewah itu belum termasuk mebel dan perangkat informasi teknologi yang akan melengkapi ruangan."Belum masuk pintunya, IT-nya, laptopnya, kursi dan mejanya. Itu terlalu mewah. Jika dengan pernak-perniknya bisa-bias tembus Rp 1 miliar, " kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, saat dihubungi detikcom, Minggu (27/3/2011).
Sebelumnya, Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Setjen DPR, Sumirat menuturkan, luas ruangan per anggota DPR setelah dilakukan efisiensi sebesar 111,1 meter persegi. Dengan hitungan Rp 7,2 per meter persegi, maka untuk membangun satu ruang anggota DPR saja dibutuhkan anggaran Rp 799.920.000, hampir Rp 800 juta.
Ray mengatakan, nilai fantastis itu semakin memperkuat argumentasi untuk membatalkan pembangunan gedung baru DPR. Belum lagi, tahapan pembangunan juga menyalahi proses pengambilan keputusan dan prinsip pengelolaan keuangan negara.
Dia menjelaskan, keputusan pembangunan gedung baru cacat proses karena masih ada 3 fraksi di DPR yang menolak pembangunan. Belum lagi, tidak ada transparansi dalam hal keuangan.
"Rp 1,1 triliun untuk pembangunan fisik itu juga tidak dijelaskan secara detail, apakah all in one dengan artian plus IT dan pernak-pernik, atau tidak. Itu belum jelas," ujarnya.
Artikel Terkait:
